Parkir VS Berhenti Versi Polisi dan Undang Undang

Parkir VS Berhenti Versi Polisi dan Undang Undang

IR – Sering menonton program yang bekerjasama dengan kepolisian dan salah satu televisi swasta nasional? Dan beberapa waktu lalu menjadi perdebatan dan ramai sekali di bahas di media sosial.

Banyak dari komentar komentar dari sosial media yang membenarkan pihak sopir taksi dan ada juga yang berkata bahwa polisi yang benar. Namun coba kita kembalikan kepada Undang Undang dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Tapi apakah yang terjadi dalam adegan dalam televisi swasta tersebut? Pertama tama adalah ada beberapa anggota kepolisian yang menegur seorang sopir taksi yang berhenti di dekat rambu P atau dilarang parkir.

Kemudian sang sopir berargumen bahwa dia tidak salah karena dia masih berada didalam mobil taksinya dan dia tidak parkir namun berhenti. Tetapi versi polisi hal ini tetap parkir dan pihak kepolisian menegurnya dengan memberikan surat tilang. Akhirnya sang sopir tua tersebut tetap ditilang, serta argumennya tidak diterima.

Sebelum kita menganalisis ada baiknya melihat secara lengkap versi Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bab I Ketentuan Umum, dimana berhenti dan parkir mempunyai arti tersendiri :

15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

Disini jelas polisi tersebut tidak mengikuti aturan perundangan, dan menilang sang sopir taksi tersebut. Namun inilah penjelasan dari Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto. Ia mengatakan bahwa menurut pandangan dia situasi seperti sopir taksi tersebut seringkali disalahgunakan oleh pengemudi, khususnya sopir angkutan umum yang hendak ngetem mencari penumpang.

Menurutnya polisi punya diskresi mulai dari memberikan teguran hingga mengusir pengemudi yang berhenti di rambu larangan parkir. Namun apabila teguran tersebut tidak diindahkan, maka polisi dapat melakukan penegakan hukum. Bahkan ia memperingati,  "Kalau tidak mengikuti perintah polisi sebagai aparat penegak hukum, bisa dikenakan Pasal 282 UU No 22 Tahun 2009 dengan ancaman kurungan 1 bulan penjara atau denda maksimal Rp 250 ribu".

Wajar apabila hal ini banyak jadi perbincangan di sosial media, terlebih pasal yang dipegang sang sopir rupanya patah dengan satu pasal 282 UU No. 22 Tahun 2009. Diakhir kata sang AKBP menutup perbincangan dengan, "Masyarakat yang merasa keberatan dengan tilang kalau punya argumentasi sendiri, silakan melakukan gugatan di pengadilan." Sekarang tinggal public yang menilainya, saatnya kita mulai cermat dan sensitive terhadap berbagai persoalan yang terjadi.

Penulis

thefannan's picture
thefannan
  • Comments

0 Comments:

Scroll to Top